Regulasi Keterbukaan Informasi Publik

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

• Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik

• Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

• Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

• Surat Keputusan Pembentukan PPID BGP Gorontalo

​

POS Layanan Informasi Publik

Terkait pelaksanaan tugas dalam memberikan layanan informasi publik, PPID BGP Gorontalo telah menyusun prosedur operasional standar (POS) di antaranya sebagai berikut:

• POS Layanan Permohonan Informasi Publik

• POS Layanan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik

• POS Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik

• POS Pendokumentasian Informasi Publik

• POS Pengujian Konsekuensi

• POS Penetapan Informasi yang Dikecualikan

• POS Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

• POS Penanganan Sengketa Informasi

• POS Layanan Pengumuman Informasi Publik